Bernasindonesia.com - Peran pendamping desa kembali menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk "Nasib Pembangunan Desa di Pemerintahan Prabowo Subianto" yang digelar oleh Puspoll Indonesia di Tebet, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Muhammad Syukri, Ph.D., dalam pemaparannya, mengkritisi fungsi pendamping desa yang dinilai lebih banyak bekerja untuk pemerintah desa ketimbang membantu masyarakat.
"Pendamping desa itu bukan mendampingi masyarakat, tapi mendampingi pemerintah desa. Mereka lebih fokus membantu kepala desa menyusun laporan dan menjalankan proyek infrastruktur, bukan meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Syukri.
Menurutnya, dana desa yang sejak awal diharapkan menjadi solusi pembangunan justru masih didominasi proyek infrastruktur, bukan penguatan masyarakat. Hal ini diperparah dengan posisi pendamping desa yang tidak memiliki peran signifikan dalam memberdayakan warga desa.
"Seharusnya mereka menjadi jembatan untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kelembagaan sosial. Tapi yang terjadi, mereka justru sibuk dengan administrasi dan proyek yang lebih banyak berpihak pada kepentingan politik pusat," tambahnya.
Syukri juga menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan di desa yang mengakibatkan kepala desa memiliki kekuasaan yang hampir tak tersentuh.
“Pendamping desa ini seharusnya bisa menjadi bagian dari sistem akuntabilitas. Namun nyatanya, mereka malah menjadi bagian dari birokrasi yang memperkuat kekuasaan kepala desa tanpa kontrol yang memadai," tegasnya.
Lebih jauh, ia juga mengkritik bagaimana dana desa tidak memiliki dampak signifikan dalam pengurangan kemiskinan, meskipun jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
"Pembangunan desa ini seharusnya lebih berpihak pada manusianya, bukan hanya sekadar memperindah tampilan fisik desa dengan jalan mulus dan irigasi rapi," pungkas Syukri
