Bernasindonesia.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada nelayan tradisional. Hal ini ia sampaikan kepada media usai rapat kerja dengan KKP pekan lalu.
“Kita harus mengevaluasi terus-menerus hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP. Saya akan terus mengingatkan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memastikan iklim usaha sektor perikanan tetap kondusif dan program-program perlindungan sosial bagi nelayan berjalan optimal,” tutur politisi PKS ini.
Menurutnya, nelayan kecil dan tradisional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap BBM bersubsidi, stabilitas harga ikan, hingga persoalan distribusi hasil tangkapan. Oleh karena itu, lanjutnya, KKP harus segera menindaklanjuti berbagai isu yang berkembang di masyarakat guna memastikan keberlanjutan usaha nelayan tetap terjaga.
“Kami meminta KKP untuk lebih responsif dalam menyikapi keluhan nelayan. Kebijakan yang diambil harus menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan, menjaga stabilitas harga ikan, dan memastikan kelancaran distribusi hasil tangkapan,” tegas Saadiah.
Legislator asal Maluku ini menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, total alokasi subsidi BBM untuk sektor perikanan mencapai 19,41 juta kiloliter, namun nelayan di berbagai daerah masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang merata. Ia mengingatkan bahwa KKP perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran agar nelayan tidak terbebani oleh tingginya biaya operasional.
Selain itu, Anggota Badan Anggaran DPR ini juga menyampaikan bahwa stabilitas harga ikan juga menjadi perhatian utama. Data KKP menunjukkan bahwa menjelang Ramadan dan Idulfitri, beberapa daerah seperti Makassar, Banjarmasin, dan Ambon berpotensi mengalami kekurangan pasokan ikan, meskipun wilayah-wilayah tersebut merupakan sentra perikanan.
“Kebijakan distribusi yang lebih terstruktur dan sistem logistik yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi potensi kelangkaan ini,” ungkapnya.
Saadiah juga menekankan pentingnya program pemberdayaan nelayan yang berkelanjutan, termasuk modernisasi alat tangkap, peningkatan kapasitas nelayan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.
“Nelayan kecil adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Kebijakan yang berpihak pada mereka harus menjadi prioritas. Kami akan terus mengawal agar program perlindungan sosial, peningkatan produksi, dan distribusi hasil tangkapan tetap menjadi fokus utama pemerintah,” tutup Saadiah Uluputty.
