Bernasindonesia.com - Keinginan mewujudkan swasembada daging untuk mendukung Indonesia Emas 2045 diperlukan kolaborasi, sinergi, dan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Ungkapan tersebut dikemukakan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Jakarta, 21/1/2025, terkait dorongan Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA) untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai tempat pengembangan sapi peruntukan daging maupun susu.
Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada daging dan susu. Komitmen tersebut didukung dengan potensi yang ada di kawasan transmigrasi yang memiliki lahan yang luas dan pakan dari alam yang melimpah.
Viva Yoga menyebut sub sektor peternakan diakui memiliki peran strategis. Disebut peran strategis yang dimiliki adalah penyedia protein hewani, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, penggerak ekosistem perekonomian pedesaan, kawasan, dan regional; menciptakan lapangan kerja dan usaha, serta pengembangan industri pangan dan pengolahan.
Mengembangkan peternakan sapi menurutnya mempunyai peluang pasar yang potensial apalagi untuk mendukung makan bergizi gratis (MBG). Disebut produksi daging sapi nasional 0,37 juta ton, sedang kebutuhan nasional mencapai 0,77 juta ton. “Jadi ada gap kebutuhan sebanyak 0,4 juta ton”, ujarnya. Demikian pula produksi susu nasional 1 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. “Masih kuranag susu sebanyak 3,7 juta ton”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.
Untuk mewujudkan swasembada daging dan susu tadi, menurut Viva Yoga perlu dilakukan peningkatan benih, bibit, dan optimalisasi reproduksi; pengembangan klaster dan penguatan kelembagaan peternak sapi, peningkatan kompetensi dan manajemen pemeliharaan sapi, “dan optimalisasi penyerapan susu dan daging dalam negeri melalui penguatan kemitraan antara industri dan peternak”, ujar Pengurus HKTI di bawah Pimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto pada masa itu.
Membangun peternakan sapi di kawasan transmgrasi ditegaskan oleh pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu sangat memungkinkan apalagi transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan nasional saat ini pembangunan yang ada dikolaborasikan dengan berbagai kementerian. “Kementerian Transmigrasi dalam membangun kawasan transmigrasi tak hanya berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian namun juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, serta kementerian teknis lainnya”, ujarnya.
“Pembangunan yang dilakukan secara kolaborasi dan terintegrasi ini membuat apa yang Kita lakukan menjadi lebih efisien dan efektif”, tuturnya. Ketika membangun peternakan sapi di kawasan transmigrasi, program ini akan didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga lainnya. “Kita optimis dorongan MAPORINA kepada Kementerian Transmigrasi untuk menjadi bagaian mewujudkan swasembada daging untuk Indonesia Emas 2045 akan tercapai”, tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, partisipasi dan peran masyarakat, akademisi, lembaga swadaya di bidang peternakan harus ditingkatkan untuk mencapai cita-cita itu. “Setelah itu perlu diterbitkan regulasi maupun rancangan program dan anggaran yang realistis dengan output yang terukur”, ujarnya.
