Bernasindonesia.com - Wacana dan rencana kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta semakin menguat. Baik Pemerintah Provinsi maupun DPRD DKI Jakarta menyambut baik dan memperjuangkan agar kebijakan ini bisa diterapkan.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, momentum menguatnya wacana sekolah swasta gratis di Jakarta harus dijadikan penguat bagi semua pemangku kepentingan untuk mematangkan rencana dan strategi agar tidak sekadar menjadi wacana, tetapi bisa diimplementasikan.
“Setidaknya ada empat catatan penting yang perlu dibahas dan dimatangkan terkait rencana penerapan sekolah swasta gratis di Jakarta yaitu pertama kerangka hukum yang jelas terutama yang mengatur dasar hukum, pendanaan, hak dan kewajiban peserta didik, sekolah dan tenaga pengajar. Kedua, perencanaan dan strategi terutama soal pendanaan, seleksi dan kriteria sekolah. Ketiga, dampak kebijakan ini terhadap kualitas SDM di Jakarta dan keempat partisipasi masyarakat,” ujar Fahira Idris di Jakarta (30/7).
Menurut Senator Jakarta ini, regulasi harus menetapkan kerangka hukum yang jelas, salah satunya menjelaskan apa yang dimaksud dengan "sekolah swasta gratis," termasuk kriteria untuk sekolah yang memenuhi syarat, dan jenis biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah. Juga perlu dipertimbangkan dasar hukum kebijakan ini, terutama melalui peraturan daerah untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan nasional. Regulasi juga harus menetapkan sumber pendanaan termasuk mengatur hak-hak siswa dan kewajiban sekolah serta tenaga pengajar.
Pendanaan dan kriteria sekolah menjadi hal yang krusial dalam penerapan kebijakan ini. Pemerintah perlu merancang model pembiayaan yang sustainable, termasuk alokasi anggaran dari APBD, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta serta organisasi non-pemerintah. Penerapan sekolah swasta gratis juga memerlukan seleksi ketat dengan kriteria tertentu, seperti kualitas pendidikan, lokasi, dan kapasitas. Ini penting agar subsidi yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran, serta tidak mengganggu operasional sekolah yang sudah berjalan dengan baik.
Kebijakan sekolah swasta gratis ini juga harus bisa merancang dampaknya terhadap kualitas SDM di Jakarta. Dengan adanya sekolah swasta gratis ini, harus dipastikan akses pendidikan akan semakin luas, terutama bagi keluarga yang tidak mampu agar anaknya memperoleh pendidikan berkualitas. Ini akan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusivitas pendidikan di Jakarta. Dampak lain yang juga harus dirancang adalah, kebijakan ini harus menjadikan anak-anak Jakarta lebih siap menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing, dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Terakhir yang juga sangat penting, lanjut Fahira Idris adalah keterlibatan masyarakat, terutama orang tua siswa, komunitas atau organisasi yang concern terhadap pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam pelaksanaan program dan komunikasi yang efektif akan membantu menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
“Penerapan kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta sangat tergantung pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi, kebijakan ini berpotensi membawa perubahan positif yang signifikan dalam sistem pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Jakarta,” pungkas Fahira Idris.
