Bernasindonesia.com - Tema Hari Bhayangkara ke-78 tahun ini yaitu “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” relevan dengan visi Indonesia menjadi negara maju 2045. Ini artinya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus senantiasa menjadi institusi yang dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan terus berinovasi.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tidak pasti ini, dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dengan cepat. Kemampuan ini dibutuhkan agar Polri semakin profesional menjaga keamanan dan ketertiban yang merupakan fondasi dari pembangunan ekonomi dan sosial sebagai modal Indonesia menjadi negara maju 2045.
“Situasi dunia saat ini dan ke depan akan semakin kompleks dan tidak pasti. Ketidakpastian ini tentunya akan mempengaruhi Indonesia terutama dari sisi keamanan dan ketertiban yang juga akan mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, agar keamanan dan ketertiban terjaga baik, Polri harus senantiasa terus beradaptasi dan berinovasi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (1/7).
“Kebijakan adaptif, inovasi teknologi, peningkatan akuntabilitas, pendekatan humanis, dan terobosan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk memastikan Polri menjadi institusi yang profesional dan berdaya saing tinggi sehingga mampu mengantisipasi berbagai situasi global dan lokal yang semakin kompleks,” tambah Senator Jakarta ini.
Menurut Fahira Idris, selain kerja sama internasional, kebijakan adaptif dan responsif bisa dihadirkan melalui pelatihan berkelanjutan di institusi Polri yang fokus pada perkembangan teknologi, teknik investigasi modern, dan manajemen krisis termasuk penggunaan teknologi terbaru seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI).
Tantangan ke depan juga bisa diatasi dengan memperkuat kemitraan Polri dengan komunitas yang selama ini sudah berjalan baik. Upaya pencegahan kejahatan dan penyelesaian masalah keamanan akan lebih efektif dengan melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi polisi-masyarakat. Kemitraan ini juga penting diiringi dengan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi potensi kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari Polri yang humanis dan melayani.
Terobosan dalam penegakan hukum juga menjadi kebijakan penting untuk terus bisa beradaptasi dan berinovasi. Saat ini dan kedepan, penegakan hukum berbasis teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Ini artinya, mengembangkan kemampuan forensik digital untuk menangani kejahatan siber dan mengumpulkan bukti elektronik secara efektif menjadi tantangan tersendiri.
“Dengan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, peningkatan akuntabilitas, pendekatan humanis, dan kerjasama internasional, Polri akan terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya serta menjadi elemen penting mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” pungkas Fahira Idris.
