Bernasindonesia.com - Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono, menyampaikan bahwa peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kemarin mengakibatkan hilangnya data dari berbagai asosiasi dan lembaga pendidikan, serta tertundanya proses tender (22/7).
Terkait hal diatas, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menilai bahwa kasus peretasan ini menunjukkan bahwa infrastruktur keamanan siber yang ada saat ini masih rentan terhadap serangan. Harus ada upaya penguatan sistem keamanan siber di lembaga pemerintah, termasuk PDNS.
“Kita perlu memastikan bahwa infrastruktur IT kita tidak hanya canggih tetapi juga aman dari serangan siber yang bisa mengganggu operasional dan layanan publik. Oleh karena itu, perlu alokasi anggaran yang memadai serta kerjasama dengan ahli keamanan siber,” ujar Toriq.
Menurut Politisi PKS hilangnya data penting seperti data Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK), asosiasi badan usaha, dan asosiasi profesi menunjukkan kurangnya sistem backup dan pemulihan data yang handal.
“Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa kita memiliki sistem pemulihan data yang dapat diandalkan untuk meminimalkan kerugian saat terjadi peretasan atau kerusakan sistem,” pungkas Toriq.
Ia juga menyoroti peretasan yang menyebabkan keterlambatan tender dan hilangnya dokumen pengalaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses tender dan sistem sertifikasi yang digunakan.
“Kita harus memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data tender dan sertifikasi agar proses pembangunan tidak terganggu dan tetap berjalan sesuai jadwal,” tutup Toriq.
Masukan dan kritik yang disampaikannya ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan serta manajemen data di lembaga-lembaga pemerintah, khususnya di PDNS, guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
