Bernasindonesia.com - Menanggapi permasalahan terkait penyaluran pupuk subsidi, Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI, mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6 persen dari total alokasi 9,55 juta ton.
Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar belum menebus pupuk subsidi, padahal produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan turun 2,25 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Legislator kelahiran asal Bone ini menekankan bahwa permasalahan dalam distribusi dan penyaluran pupuk subsidi harus segera diatasi.
“Rendahnya serapan pupuk subsidi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi yang ada. Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari solusi yang tepat agar pupuk subsidi dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran pupuk subsidi.
“Penggunaan teknologi dan data digital dalam proses distribusi dapat membantu memonitor penyaluran pupuk secara real-time dan mencegah penyalahgunaan. Pemerintah harus memastikan bahwa data petani yang berhak menerima pupuk subsidi akurat dan up-to-date,” tegas Andi Akmal.
Anggota Badan Anggaran DPR ini juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki koordinasi antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan pemerintah daerah.
“Koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan lancar. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan yang akurat dan memastikan distribusi pupuk mencapai petani yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Selain itu menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pupuk subsidi.
“Pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap oknum yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi sangat diperlukan. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas program subsidi pupuk,” kata Andi Akmal.
Politisi Sulawesi Selatan ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada petani mengenai cara penggunaan pupuk yang tepat.
“Petani perlu diberikan edukasi dan pendampingan tentang cara penggunaan pupuk yang efisien dan efektif agar hasil produksi dapat optimal. Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi dalam jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Akmal Pasluddin mengingatkan bahwa ketidakpastian dalam penyaluran pupuk subsidi dapat berdampak negatif pada produksi pangan nasional.
“Jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat merugikan, baik bagi petani maupun bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Terakhir, Andi Akmal menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus memantau perkembangan penyaluran pupuk subsidi dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna mencari solusi terbaik.
“Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan program ini dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif untuk kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
