Bernasindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidy Auly menyoroti permasalahan inflasi pangan saat ini, terutama masalah beras sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia.
Menurut Junaidy, mestinya bisa diantisipasi oleh Pemerintah dengan pendekatan jangka Panjang.
“Terlebih Indonesia merupakan negara agraris yang dalam tiga tahun belakangan ini diklaim Pemerintah dalam kondisi perekonomian yang cukup solid dan terkendali meskipun dihadapkan pada fluktuasi perekonomian dunia,” ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II ini.
Diinformasikan oleh Pemerintah pada 22 Februari 2024, imbuh Junaidi, dalam hal ini Kementerian Keuangan bahwa kinerja APBN 2024 tetap kuat dan adaptif mengantisipasi risiko. Seperti pada periode tahun 2023 disebutkan ekonomi Indonesia tumbuh relatif kuat mencapai 5,05%.
“Di bulan Januari 2024 Neraca perdagangan Indonesia masih tetap mencatatkan surplus sebesar USD2,02 miliar. Di awal tahun 2024, APBN mencatatkan kinerja yang baik dengan realisasi Belanja Negara mencapai Rp184,2 triliun (5,5% pagu APBN),” jelas Junaidi.
Namun menariknya, kata Junaidi, gejolak inflasi volatile foods berada pada kisaran 1,53 (mtm), 8,47 (yoy), atau 1,54 (ytd) ditengah kondisi Inflasi domestik yang dinilai relatif terjaga mencapai 2,57 (yoy).
“Apalah artinya perekonomian tumbuh, neraca perdagangan Indonesia surplus dan kinerja APBN 2024 tetap kuat, ketika masyarakat Indonesia yang hidup di negeri agraris ini mengalami permasalahan harga pangan yang tinggi dan stok pangan yang tidak cukup,” ungkap Junaidi Auly.
Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa penjelasan Pemerintah bahwa perekonomian Indonesia cukup solid, nyatanya tidak mampu mengantisipasi inflasi atas kenaikan harga beras di Indonesia saat ini.
“Dan selalu nya, pendekatan penyelesaian masalah ini dilakukan untuk jangka pendek, seperti melakukan impor dan intervensi dalam bentuk operasi pasar serta pemantauan alur distribusi pada level pusat dan daerah saja”.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Lampung 2 ini berpesan kepada Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya yang terkait, agar sungguh-sungguh melaksanakan manajemen pengendalian inflasi dan dimungkinkan dilakukannya perbaikan dari hulu sampai hilir, terutama terhadap gejolak inflasi komoditas pangan.
“Tentunya, kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan pelibatan aktif seluruh stakeholder dalam melaksanakan kebijakan dari level Pusat hingga Daerah menjadi kunci utama tercapainya efektivitas pengendalian inflasi pangan yang berkelanjutan,”tutup Junaidi.
