Bernasindonesia.com - Eskalasi politik yang semakin menghangat menjelang kampanye akbar Pemilu 2024 harus segera didinginkan. Suhu politik yang stabil sangat penting dijaga agar nanti saat kampanye rapat umum yang ditandai pengerahan massa, tidak terjadi gesekan di lapangan. Partai politik dan pasangan calon (paslon) capres/cawapres diharapkan terus mengingatkan pendukungnya untuk menyikapi perbedaan dengan adu gagasan bukan fisik. Sementara lembaga yang menangani masalah pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu yang terhimpun dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diharapkan lebih antisipatif dan responsif.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, menjelang puncak masa kampanye Pemilu 2024, eskalasi politik dipastikan semakin menghangat. Ini karena intensitas kampanye peserta pemilu terutama capres/cawapres akan semakin masif dan melibatkan massa yang besar karena sudah diperbolehkan menggelar rapat umum. Suhu politik juga akan semakin menghangat, karena semua paslon akan memanfaatkan berbagai platform media cetak, media massa elektronik, dan media daring untuk berkampanye.
“Menjelang kampanye akbar, semua parpol dan paslon diharapkan terus menerus mengingatkan pendukungnya masing-masing untuk saling menahan diri. Suhu politik dipastikan akan menghangat bahkan panas karena capres/cawapres akan berkampanye massif di darat terutama lewat rapat umum dan di udara melalui berbagai iklan. Tolong, masing-masing pendukung diingatkan terus menerus bahwa yang diadu gagasan bukan fisik,” ujar Fahira Idris di Jakarta (3/1).
Menurut Fahira, gelaran pemilu di mana saja pasti melahirkan polarisasi terlebih di Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, polarisasi yang terjadi selama kampanye ini harus dikelola dengan penuh kesadaran agar tidak tidak bertransformasi menjadi perpecahan apalagi konflik menjelang pemungutan suara dan setelahnya.
Usia demokrasi Indonesia yang sudah lebih dari dua dekade idealnya sudah membentuk kesadaran bahwa berbagai macam perbedaan bahkan pertentangan di dalam masyarakat adalah hal yang biasa atau sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemilik sah republik ini harus menolak upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengeraskan polarisasi selama Pemilu 2024 ini menjadi perpecahan dan konflik.
“Jika nanti polarisasi semakin meruncing, ingatlah bahwa kita ini satu rumah. Kita semua punya ikatan batin yang sama dengan tanah air ini. Kita ini senasib sepenanggungan dalam bingkai sebuah bangsa bernama NKRI. Satu prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh siapapun di negeri terutama para pengambil kebijakan adalah, bangsa ini akan berkah jika para pemimpin dan wakil rakyatnya lahir dari proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Mari sama-sama kita menjaga Pemilu 2024 ini menjadi berkah bagi bangsa,” pungkas Fahira Idris yang juga Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini.
Sebagai informasi, kampanye akbar yang ditandai dengan kampanye rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring akan berlangsung pada 21 Januari - 10 Februari 2024.
