Bernasindonesia.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan tantangan industri otomotif saat ini yakni menuju era netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Mengingat otomotif merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Mega Proyek dan EBT PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sektor transportasi melepas emisi karbondioksida (CO2) sebanyak 280 juta ton pada 2020 dan diprediksi membengkak menjadi 860 juta ton pada 2060.
"Tidak hanya melalui kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas buang, kini dunia juga sedang berusaha menghadirkan Kendaraan tenaga surya serta kendaraan tenaga hydrogen. Sebagaimana telah dilakukan Sono Motors asal Jerman yang telah menghadirkan sebuah mobil tenaga surya bernama Sion sebagai pilihan mobilitas yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kita juga harus mempersiapkan diri sejak sekarang, sehingga tidak ketinggalan," ujar Bamsoet dalam Kick Off Green Energy Percepatan Transformasi Energi Listrik di Indonesia. Diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia dengan PT PLN Persero, di Jakarta, Rabu (18/10/23).
Turut hadir PLT Sekjen Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini, CEO Gesits Bernardi Djumril, President Direktur Prestige Motors Rudy Salim, serta SVP Corporate Strategy and Business Development IBC Adhietya Saputra.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2020, populasi kendaraan roda empat bermesin pembakaran internal (mobil ICE) mencapai 17,5 juta unit dan menghasilkan emisi karbon 59,3 juta ton dan jumlah sepeda motor ICE 100,5 juta unit dengan emisi karbon 36 juta ton. Tahun 2030, jumlah mobil ICE diprediksi naik menjadi 25,8 juta unit tahun 2030 dengan emisi karbon 92,2 juta ton, dan jumlah motor ICE diprediksi naik menjadi 158,42 juta unit pada 2030 serta menghasilkan emisi 55 juta ton karbon.
"Berdasarkan UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, komitmen Indonesia pada tahun 2030 menargetkan penurunan gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional. Serta menurunkan emisi sektor energi 314 juta ton dengan kemampuan sendiri, dan 441 juta ton dengan bantuan internasional. Salah satu cara mewujudkannya, sesuai roadmap menuju net zero emission, pada 2051-2060, seluruh kendaraan bermotor sudah harus bebas emisi. Karenanya, percepatan penggunaan kendaraan listrik saat ini merupakan sebuah keniscayaan," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mendukung Permenperin 6/2022, yang menargetkan penjualan mobil listrik tahun 2025 mencapai 400 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 5 juta barel dan emisi karbon 1,84 juta ton. Tahun 2030, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 600 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 7,5 juta barel dan emisi karbon 2,76 juta ton. Tahun 2035, penjualan mobil listrik ditargetkan 1 juta unit, dengan pengurangan impor BBM 12,5 juta barel dan emisi karbon 4,6 juta ton.
"Sementara produksi motor listrik pada 2025 diproyeksikan 1,76 juta unit, tahun 2030 sebanyak 2,45 juta unit, dan tahun 2035 sebanyak 3,22 juta unit. Target pengurangan emisi karbon pada 2025, 2030, dan 2035 masing-masing mencapai 800 ribu ton, 1 juta ton, dan 1,4 juta ton," tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pengguna kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Antara lain, ramah lingkungan dan ramah kantong, karena tidak menghasilkan emisi gas buang serta tidak perlu service rutin bulanan. Kendaraan listrik juga memiliki torsi instan sehingga terasa lincah dan gesit, terutama ketika digunakan dalam situasi stop and go.
"Keunggulan lainnya yakni kondisi kabin senyap dan nyaman, tidak terdengar suara mesin, pajak kendaraan relatif murah, di DKI Jakarta BBNKB gratis dan PKB yang hanya perlu dibayar 10 persen oleh pemilik mobil, minim perawatan karena memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional, memiliki tingkat efisiensi tinggi serta bebas tilang ganjil genap," pungkas Bamsoet.
