Bernasindonesia.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, melakukan sosialisasi rencana kontingensi (Renkon) ancaman bencana banjir di Kantor Bupati Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada Jumat (2/9).
Sosialisasi Renkon ini dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan penyusunan dan finalisasi yang diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), relawan dan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Belitung sejak Senin (29/8) hingga Kamis (1/9).
Dalam sambutannya, Dyah Rusmiasih yang mewakili Direktorat Kesiapsiagaan menyampaikan bahwa, penyusunan renkon ini merupakan salah satu bentuk dukungan BNPB kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengahadapi keadaan darurat. Sehingga jika terjadi bencana maka respon dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
"Kami memfasilitasi pemda untuk menyusun dokumen rencana kontingensi, yang tujuannya adalah mempersiapkan masyarakat dan pemda untuk lebih siap menghadapi potensi bencana banjir, disamping itu juga sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Pertemuan G-20 Development Working Group," ujar Dyah.
Dirinya menambahkan, penyusunan renkon ini perlu adanya kolaborasi seluruh stakeholder terkait untuk membuat perencanaan ke depan dalam menanggulangi secara lebih baik saat situasi darurat.
"Kunci dari renkon yang baik adalah keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunannya, dimana secara bersama-sama kita menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan juga manajerial termasuk juga respon dan pengerahan sumber daya," imbuhnya.
Kedepannya Ia mendorong renkon ini untuk diuji dalam bentuk simulasi koordinasi, TTX dan gladi serta dimutakhirkan secara berkala untuk mendapatkan hasil yang faktual.
"Harapannya dokumen ini dapat diuji dan diupdate secara berkala karena renkon merupakan salah satu acuan dalam penyusunan rencana operasi jika bencana terjadi," pungkas Dyah.
Pada kesempatan yang sama, MZ Hendra Caya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung mengungkapkan, dokumen ini penting bagi daerah sehingga diperlukan komitmen untuk menjalankannya.
"Setelah kita susun dokumen ini, komitmen bersama tiap OPD menjadi penting, karena hasil kegunaannya untuk kita sebagai acuan dalam menanggulangi kalau ada banjir," kata Hendra.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan akan menindaklanjuti hasil renkon ini agar menjadi dasar ketetapan bagi OPD terkait dalam pelaksanaan penanganan bencana.
"Akan ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati sehingga menjadi satu pegangan bagi pemkab agar dapat dilaksanakan sesuai aturan," tutupnya.
