Bernasindonesia.com - Lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi sorotan publik setelah beredar kabar penyelewengan dana donasi yang dihimpunnya. Sejumlah dana diduga mengalir ke para petinggi ACT, bahkan ke organisasi teroris.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menganalisis aliran dana dari ACT. Bahkan PPATK telah melaporkan temuannya ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88.
Wakil ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi PPATK, BNPT dan Densus 88 untuk menyelidiki aliran dana ACT. Ia pun mendorong aparat hukum untuk segera mengungkap kasus ini.
"PPATK menyebutkan bahwa pihaknya menemukan adanya aliran dana dari ACT yang diduga masuk ke organisasi teroris. Meski sudah dibantah, saya melihat otoritas berwenang, dalam hal ini BNPT terus menelusuri indikasi yang ada," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (5/7).
Legislator NasDem ini pun meminta BNPT berkoordinasi dengan Densus 88 untuk memperkuat proses penyelidikan.
"Perlu diingat, kita adalah negara yang menentang penuh aksi terorisme, jadi jangan sampai ada lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang," tandasnya.
Sahroni mengingatkan agar permasalahan ini ditangani secara serius. Ia menegaskan, tak seharusnya dana yang dihimpun dari masyarakat malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi, atau bahkan untuk kegiatan terorisme.
"Harus ditanggapi dengan serius. Untuk itu saya meminta kepada BNPT agar turut berkoordinasi juga dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan. Jangan sampai kita kecolongan," tukasnya.
