Bernasindonesia.com - Aktivis Pergerakan Demokrasi Harda Belly menyoroti perkembangan kepemimpinan diberbagai Daerah yang terlalu banyak diisi oleh orang-orang lama, satu keluarga, dan sampai terbentuknya bangunan dinasti politik.
Menurut Harda sapaan akrabnya, dinasti politik ini sudah biasa akan tetapi kesadaran masyarakat akan mudaratnya yang lebih besar dari pada manfaatnya itu belum terbangun, dari matinya regenerasi sampai peluang besar untuk korupsi.
"Dinasti politik hanya berorientasi melanggengkan kekuasaan, bukan untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, suatu daerah harus terlepas dari dinasti politik yang ada, agar menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera," ujar Harda dalam keterangannya.
Harda menegaskan, politik dinasti juga merusak regenerasi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Untuk itu, bangunan dinasti politik yang ada saat ini harus bisa dihilangkan, masyarakat perlu membuka kesadaran akan hal itu.
Politik dinasti ini yang juga menjadi pemicu terjadinya praktek-praktek tercela dalam suatu birokrasi, seperti korupsi yang sangat merugikan daerah dan masyarakat sendiri.
Dinasti politik itu juga sering menjadi pemicu terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bahkan bisa menjadi perusak demokrasi, artinya generasi-generasi penerus yang jauh lebih mempunyai potensi justru tersingkir gara-gara adanya dinasti politik itu
Harda mengajak kepada masyarakat diberbagai daerah agar lebih cermat lagi dalam memilih pemimpin dan harus terlepas dari dinasti politik seperti yang saat ini berkembang.
"Ke depan, menjelang pemilu 2024, kita semua harus lebih cermat lagi dan berikan kesempatan bagi yang berpotensi besar memimpin, punya intergritas, punya kepedulian besar terhadap suatu daerah dan itu harus didukung. Kita harus berani menolak Gubernur , Walikota atau Bupati yang berakar politik dinasti", sebutnya.
Selain itu, Harda meyakini dinasti politik tidak akan membawa daerah tersebut lebih baik. Ia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang jelas untuk membangun daerahnya ke depan, tanpa harus dari dinasti.
"Kita mengajak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang jelas untuk membawa daerahnya maju dan sejahtera. Kesadaran seperti ini harus selalu dipupuk, agar masyarakat bisa melihat dengan jernih pemimpin-pemimpin masa depan.dikuasi dinasti," pungkas Harda.
Sebelumnya, pada 17 Oktober 2021, pernyataan dari wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dinasti politik merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi, yang mendapat jabatan dari kerabatnya akan melakukan kebiasaan yang sama termasuk melakukan korupsi.
"Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu atau mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK,
