Bernasindonesia.com - Tokoh lintas agama di Nusa Tenggara Barat sepakat bahwa peristiwa pembakaran rumah penduduk di desa Majere Kecamatan Lembar, Lombok Barat, bukan konflik isu suku, agama, ras dan antar golongan. Kasus yang terjadi dan viral beberapa waktu lalu dipicu kesalahpahaman para pemuda setempat.
Wakil ketua Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudi) Provinsi NTB Nurtha Dharma Sucaka, dalam keterangannya mengatakan bahwa konflik yang terjadi sudah diselesaikan dan para warga sudah kembali berktifitas.
"Kami bukan menganggap ini masalah sara. Namun begitu, kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar kejadian yang sama tidak terjadi di daerah ini," terang Nurtha saat bertemu anggota Komisi VIII di Kantor Bupati Lombok Barat, dilansir dari kemenag.go.id, Senin (23/5/2022).
Menaggapi situasi yang terjadi, pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan konflik dan sudah menindaklanjuti peristiwa yang terjadi.
"Satgas yang dibentuk, sudah melakukan mitigasi dan menindaklanjuti masalah ini, rumah korban yang terbakar juga saat ini sedang dalam proses pengerjaan untuk perbaiknya," ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Baehaqi.
Tampak hadir pada kunker spesifik kali ini Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU Jaja Jaelani, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Budha Supriyadi, Direktur Urusan agama Hindu Trimo, Kasubdit Penyuluhan pada Direktorat Urusan Agama Katolik Yuniadi, Kasubdit Pemberdayaan Umat Ditjen Bimas Kristen Levina Nahumury.
Kepala Kantor Wilayah NTB Zaidi Abdad dalam keterangannya mengatakan bahwa pembinaan dan sosialisasi tentang moderasi beragama terus dilakukan oleh Kementeria Agama. Selain menjadi program prioritas Menag Yaqut Cholil Qoumas, penguatan moderasi beragama juga sangat penting bagi kelangsungan kerukunan di negara ini.
"Kami terus melakukan pembinaan baik itu untuk ASN di dalam Kementerian Agama, maupun untuk unsur masyarakat seperti ormas atau lainnya, dan untuk wilayah NTB kami sudah melakukan pembinaan hingga ke desa-desa yang sulit dijangkau," terang Zaidi.
Senada dengan Kanwil Kemenag NTB, Wakil Ketua Komisi VIII yang menjadi ketua rombongan kunker Diah Pitaloka mengatakan bahwa program moderasi beragama ini perlu digencarkan dan dilaksanakan di semua satuan kerja Bimbingan Masyarakat (bimas) hingga dapat menyentuh level terbawah.
"Ini bukan hanya tugas sekretariat, tapi juga semua bimas agar hasilnya dapat maksimal, dan kita harapkan kejadian konflik seperti yang terjadi di Lombok Barat ini tidak terulang lagi," pungkas Diah
