Bernasindonesia.com - Jenderal Andika dikenal "smooth" dalam mengungkap pernyataan, apalagi yang nyerempet isu politik. Rakyat mulai menilai Jenderal ini jika memimpin bangsa mungkin akan mampu meredam isu-isu panas, Ia menjadi harapan menjadi negarawan yang bijak dan solutif di tengah atmosfir politik yang gaduh dan amburadul.
Citra dan profil bagus itu tiba-tiba pecah oleh kebijakan interen yang sengaja "diumumkan" bahwa keturunan PKI boleh mendaftar menjadi anggota TNI. Ramailah jagat media oleh pernyataan kontroversialnya. Andika mulai bikin gara-gara. Kebijakan atau keputusan Panglima secara terbuka adalah pernyataan politik bukan semata domein ketentaraan. Andika mencari perhatian politik?
Genit dalam berpolitik adalah sah-sah saja. Tetapi genit berpupur urusan PKI membuat penampilan menjadi menor. TNI yang dalam sejarahnya anti komunis dan anti PKI mulai dicoret-coret oleh Panglimanya sendiri. Sebelumnya KSAD juga disorot sebagai tokoh yang mengobrak-abrik diorama penumpasan PKI di museum Makostrad. Membela Orde Lama.
Manuver Andika disambut hangat oleh PDIP yang terang-terangan menampung keturunan PKI dalam partainya. Ahmad Basarah mengomentari tentang tidak dilarangnya keturunan PKI memasuki berbagai instansi "Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tidak melarang" kilahnya. Secara politis sebenarnya kebijakan Andika justru menghidupkan PKI lagi. Terbuka peluang kebangkitan dan penyusupan kader PKI ke dalam tubuh TNI.
Bukan saja kontroversial tetapi penghapusan syarat soal keturunan PKI untuk masuk TNI membuka bahaya baru. Indonesia belum saatnya harus abai pada gerakan Komunis yang mampu dan intens memasuki berbagai wadah dan instansi. Sayang kini TNI telah membuka pintu. Ini sangat berbahaya sama dengan membuka kotak pandora. Ini bukan masalah diskriminasi akan tetapi soal peluang penyusupan ideologi.
Pancasila dibuat tidak kokoh lagi untuk melawan komunisme. Seperti di masa Orde Lama PKI hidup dan tumbuh pesat di bawah bayang-banyang penggerusan ideologi Pancasila. Pancasila hanya menjadi simbol tidak menjadi nilai yang hidup. Ujungnya Pancasila hendak digantikan melalui upaya kudeta oleh anasir yang ada di tubuh tentara sendiri baik Cakrabirawa maupun Angkatan Udara. PKI mampu mengendalikan Presiden.
Di tengah kecurigaan besar atas penyusupan intens kader PKI di berbagai bidang baik kemasyarakatan maupun pemerintahan, bahkan keagamaan dan kemiliteran, maka proteksi terang-terangan kader PKI melalui narasi keturunan PKI justru menjadi legalitas baru bagi pengembangannya. Jenderal Andika disadari atau tidak telah ikut andil. Jika ia memiliki target politik tertentu maka hal ini akan menjadi goresan hitam atau obstacle dari pemenuhan ambisinya itu.
Komunis dan kebangkitan PKI patut untuk terus diwaspadai dan diantisipasi. Tidak cukup dengan menyatakan bahwa Tap MPRS pelarangan masih berlaku. Lalu merasa nyaman dan aman. Naif sekali, belum ada bukti aturan ini dan aturan dari KUHP itu efektif. Benarkah telah habis para penyebar faham komunisme hingga nihil pesakitan di hadapan hukum ? Komunis dan PKI bukan semata persoalan hukum tetapi juga ekonomi, politik, bahkan agama. Usut dengan jeli jangan-jangan ada petinggi kekuasaan saat ini adalah mungkin bagian atau keturunan dari tokoh penting PKI.
Sudahlah pak Andika tidak usah bikin gara-gara yang bikin rakyat gelisah dan marah. Sudah terlalu bertumpuk masalah jangan ditambah lagi dengan sampah.
Tolak anak PKI masuk TNI..!
Oleh M. Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
