Bernasindonesia.com - Perempuan melalui kepemimpinannya dalam keluarga merupakan kunci peradaban suatu bangsa. Terlebih dalam menyongsong era masyarakat 5.0, setiap individu dituntut siap dalam menghadapi tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi. Untuk itu, kepemimpinan perempuan di Indonesia, termasuk kalangan muslimah, perlu dioptimalkan dalam lingkup yang lebih luas.
“Saya mengajak partisipasi seluruh pihak untuk membangun dan mendukung kesadaran perempuan muslimah untuk berpartisipasi di berbagai bidang, termasuk pada posisi pembuat keputusan demi mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara virtual Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (Rakornas Komisi PRK MUI), dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat.
Semua pihak, sambung Wapres, perlu terus mendorong agar makin banyak perempuan Indonesia menempati posisi strategis dan berprestasi di tingkat nasional ataupun global.
“Kehadiran pemimpin perempuan dalam berbagai sektor pembangunan layak diperhitungkan, termasuk dalam pembangunan karakter bangsa,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lebih jauh Wapres menekankan, perempuan harus mampu mengambil peran strategis secara aktif melalui kontribusi pemikiran, gagasan, dan pandangan terhadap pembangunan bangsa, sesuai dengan kepekaan dan kecerdasan sosial yang menjadi kekuatannya.
“Perempuan juga harus memberdayakan potensi diri dan meningkatkan kualitas diri sehingga melahirkan kreativitas, inovasi, pemikiran konstruktif dalam perspektif kesetaraan gender di semua lini kehidupan masyarakat,” ujar Wapres.
Wapres menambahkan, perempuan perlu senantiasa membangun akidah yang kuat dan akhlak mulia sebagai figur teladan bagi anak-anak dan lingkungannya.
“Oleh karena itu, saya mengajak perempuan untuk mampu menjadi pionir atau pemrakarsa kebaikan,” pesannya.
Menutup sambutannya, Wapres berharap, rakornas ini dapat menghasilkan pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi kemajuan internal MUI, termasuk bagi bangsa dan negara.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya
Sebelumnya, Ketua Komisi PRK MUI Siti Ma’rifah menjelaskan bahwa Rakornas Komisi PRK MUI berlangsung selama dua hari yang digelar secara luring dan daring di Hotel Sari Pacific Jakarta.
Adapun rangkaian kegiatannya, terang Ma’rifah selain rakornas juga ada seminar yang bertajuk “Pengarusutamaan Kepemimpinan Perempuan untuk Kemaslahatan Umat dan Bangsa” serta peluncuran Buku Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Perspektif karya 16 perempuan yang berasal dari Komisi PRK MUI dan perwakilan lembaga dan komisi di MUI.
Ketiga acara tersebut, menurutnya, dipandang strategis untuk meluruskan stigma bahwa tidak ada ruang bagi kepemimpinan perempuan di dalam Islam, termasuk untuk menguatkan kiprah perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
“Dari kegiatan yang dapat diambil benang merah, yaitu ketiganya adalah berbicara tentang kepemimpinan perempuan,” urai Ma’rifah.
“Kegiatan bertujuan membangun kesadaran perempuan atau muslimah akan pentingnya perempuan pada posisi pengambilan keputusan bagi kemaslahatan umat dan bangsa,” tambahnya.
Sementara di tempat yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan, sejarah mencatat peranan perempuan di Indonesia telah dimulai sejak masa perjuangan Kartini, kemudian muncul kementerian yang menangani urusan peranan wanita di dalam kabinet pada 1978, hingga berlanjut saat ini.
Berbagai kegiatan untuk memajukan perempuan terus digalakkan pemerintah, termasuk dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional guna mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.
“Ini adalah pemikiran yang sangat maju jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi di banyak negara lain di dunia. Dengan mengambil strategi pengarusutamaan gender, Indonesia bercita-cita agar setiap orang, perempuan dan laki-laki, harus diperhitungkan di dalam pembangunan supaya tidak ada yang tertinggal,” jelas Bintang.
