Bernasindonesia.com - Semakin berkembangnya perekonomian suatu bangsa akan ditandai dengan lalulintas barang yang semakin banyak dan beragam. Karena dalam skala besar maka jalur laut atau maritim pastilah yang akan ditempuh.
"Pekerja Maritim harus siap menyongsong dinamika ekonomi itu", kata Jumhur Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3/2022)
Ketua Umum DPP KSPSI itu mengatakan perlunya peningkatan kualitas Pekerja Maritim dan berbagai instansi terkait harus bersinergi untuk itu. "Saya dapat info Saudara-saudara seperti dibiarkan sendiri, bahkan malah mau ada sistem baru yang membuat kesejahteraan Pekerja Maritim sekarang makin tidak pasti. Ini ndablek namanya. Bina dan bantu aja belum, malah mau ganti sistem", tegas Jumhur yang disambut tepuk tangan riuh peserta Munas.
Para anggota FSPMI yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di berbagai pelabuhan laut ini, tidak hanya berkiprah di pelabuhan di Jawa tapi bahkan hingga ke Merauke. Di Merauke saja ada 4200 Pekerja, belum lagi puluhan ribu Pekerja Bongkar Muat lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. "Pekerja yang ada di bawah KSPSI, tersebar hingga lebih dari 140 pelabuhan besar hingga kecil, internasional maupun domestik. Artinya kalau mau ada perubahan sistem maka harus berdialog dengan mereka, jangan main ganti semaunya. Jangan sampai nanti saya didesak dan dipaksa anggota untuk umumkan mogok pelabuhan secara nasional", kata Jumhur dengan geram.
Seperti diketahui saat ini Pelindo dan Otoritas Pelabuhan akan menggantikan sistem bongkar muat di pelabuhan, sehingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Primer TKBM akan dihapuskan. Padahal sistem Koperasi ini sudah berjalan puluhan tahun dan berjalan lancar walau tanpa dukungan dari Otoritas Pelabuhan dan Pelindo.
