Bernasindonesia.com - Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyayangkan pernyataan oknum yang mengaku sebagai pengurus DPP GMNI. Apalagi pernyataan tersebut mengandung berita bohong yang mencoba menyudutkan person tertentu.
Arjuna menyampaikan bahwa insiden kongres GMNI di Ambon kemarin menjadi kacau akibat intervensi pihak luar GMNI, terutama oknum yang hendak menjadikan GMNI sebagai bamper politik untuk karir politiknya di KNPI. Apalagi organisasi seperti GMNI yang tergabung dalam kelompok Cipayung dianggap memiliki bergain politik sehingga seringkali diobrak-abrik demi menyokong kekuasaan sejumlah oknum di KNPI.
“Yang dikatakan Bu Mega benar bahwa GMNI hari ini diobrak-abrik oleh sejumlah oknum untuk menyokong jabatannya di KNPI. Ini yang kami tolak. Tidak ada sejarahnya GMNI underbow KNPI”, jawab Arjuna disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (30/3/2022)
Bu Mega juga menceritakan pengalamannya di represi oleh Orde Baru. Dimana hak-hak politik warga di represi dengan cara kekerasan demi kepentingan segelintir orang. Hal yang sama juga terjadi di kongres GMNI Ambon kemarin, banyak kader GMNI mengalami kekerasan karena dipaksa untuk memenuhi hasrat politik oknum KNPI. Menggunakan kekuasaan KNPI untuk mengendalikan GMNI.
“Menggunakan cara kekerasan untuk memaksa pilihan seseorang itu cara dan gaya Orde Baru. Apalagi intervensi itu datang dari oknum organisasi bentukan Orde Baru. Kita tidak mau muncul GMNI gaya Orde Baru. Jelas kita lawan”, tambah Arjuna
Arjuna menilai perpecahan yang terjadi di tubuh KNPI sangat berdampak terhadap GMNI. Terpecahnya KNPI membuat sejumlah oknum KNPI berebut untuk mengendalikan GMNI demi mempertahankan legitimasi KNPI versi mereka. Dukungan dari kelompok Cipayung seperti GMNI sangat penting untuk dasar legitimasi KNPI.
“Sebelum perpecahan KNPI, GMNI baik-baik saja. Tapi eskalasi berubah ketika KNPI terbelah. Sejumlah oknum KNPI berebut pengaruh untuk kendalikan GMNI. Di titik ini kami memilih melawan kooptasi oknum KNPI”, tutur Arjuna
Arjuna meminta sejumlah oknum KNPI untuk tidak mengorbankan keutuhan GMNI demi kepentingannya di KNPI. Sangat tidak etis, mengorbankan keutuhan rumah besar GMNI hanya untuk jabatan komisaris BUMN.
“Sudahlah, kita tidak perlu berambisi untuk mengkooptasi GMNI. Apalagi kooptasi GMNI untuk meraih jabatan publik. Harusnya jabatan publik di raih dengan kompetensi dan integritas. Bukan jualan bendera organisasi”, tutup Arjuna
