Bernasindonesia.com - Setelah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali selama hampir sebulan, Pemerintah kembali melanjutkan upaya pembatasan sebagai langkah mengendalikan laju penularan Covid-19.
Kali ini Pemerintah mengambil kebijakan bernama PPKM berskala mikro yang diterapkan selama 14 hari atau dua pekan yaitu pada 9-22 Februari 2021. Agar kebijakan PPKM berskala mikro ini lebih baik dan efektivitasnya lebih terasa dibanding kebijakan sebelumnya (PPKM), Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh atau komprehensif di minggu pertama penerapannya.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, belajar dari pengalaman PPKM yang dinilai kurang efektif, diharapkan PPKM berskala mikro ini mampu berdampak signifikan dalam mengendalikan laju penularan Covid-19 dan menurunkan positivity rate. Efektivitas PPKM berskala mikro juga sangat bergantung kepada kecepatan dan peningkatan 3T (testing, tracing, treatment) serta kedisiplinan jalankan 5M (memakai masker yang benar, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi). Oleh karena itu, agar implementasi PPKM berskala mikro lebih efektif harus ada evaluasi yang komprehensif di minggu pertama penerapannya.
“Jika pekan pertama sudah ada evaluasi yang komprehensif akan diketahui di mana kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki sehingga pada penerapan PPKM berskala mikro di pekan kedua bisa lebih baik dan dampaknya lebih terasa terutama dalam mengendalikan laju penularan virus di tengah masyarakat. Tentunya kita ingin terus bergerak maju dalam upaya penanggulangan pandemi ini. Oleh karena itu, perpindahan dari satu kebijakan ke kebijakan lain, proses dan hasilnya harusnya semakin baik sehingga kita tidak berputar-putar di kondisi seperti ini terus,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya, Jumat (12/2/2021)
Menurut Fahira masih adanya keraguan berbagai pihak termasuk para epidemiolog akan efektivitas PPKM berskala mikro harus menjadi perhatian Pemerintah dan peran pemangku kepentingan terkait lainnya sebagai masukan dan evaluasi. Memang penerapan PPKM berskala mikro bukan hanya harus matang dan terencana dan diterapkan berdasarkan data epidemiologi tiap RT/RW tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat dengan masyarakat yang menjadi terdepan dalam penerapan kebijakan ini.
Oleh karena itu edukasi masyarakat terutama para ketua RT/RW tentang PPKM berskala mikro ini harus tuntas atau sudah paham secara baik hingga sampai soal teknis. Pemahaman penuh atas PPKM berskala mikro oleh para ketua RT/RW menjadi salah satu kunci efektivitas kebijakan ini. Dari edukasi ini diharapkan ruang kerjasama dan kolaborasi warga yang wilayahnya menerapkan PPKM berskala mikro terbangun.
“Tantangan lainnya yaitu mobilitas dan interaksi yang sedapat mungkin harus dibatasi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Ketegasan Pemerintah terkait pembatasan mobilitas dan interaksi ini sangat.
penting. Kita semua diharap mengerti dan memahami bahwa situasi penanggulangan Covid-19 di Indonesia saat ini masih butuh komitmen dan konsistensi semua pihak,” pungkas Senator Jakarta ini. (HR)
