Bernasindonesia.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kepercayaan yang diberikan rakyat sehingga PDIP menang pemilu dua kali berturut-turut mengandung tanggung jawab yang besar. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat itu harus dijawab untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
"Anggota legislatif dari PDI Perjuangan di seluruh Indonesia harus membangun kesadaran bahwa kepercayaan yang telah diberikan rakyat itu mengandung tanggung jawab terhadap masa depan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemimpin diantara bangsa-bangsa dunia," kata Hasto.
Hal itu diungkap Hasto saat memberikan pengarahan dalam "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan" di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12).
Hasto meminta para legislator PDIP tidak hanya memperkuat tiga fungsi kedewanan, tetapi juga kesadaran membangun masa depan dan bangsa ini. "Anda punya tanggung jawab masing-masing untuk membawa kemajuan bagi daerah, dan bangsa" jelasnya.
Hasto mengatakan membangun partai dengan dasar ideologi jauh lebih penting dan berat. Menurut dia, ini bukanlah tugas ringan terlebih di tengah ancaman terhadap ideologi Pancasila.
Karena itu, dia meminta kadernya di mana pun untuk memperkuat ideologi, serta kesadaran sebagai petugas partai yang memiliki tanggung jawab membangun masa depan.
"Dengan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada partai menjadi pemenang pemilu dua kali berturut-turut dan diamanatkan Kongres V PDIP untuk hattrick kemenangan pada 2024, bukan tugas ringan. Terlebih ancaman terhadap ideologi Pancasila yang luar biasa besarnya," katanya.
Ia menegaskan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan, maka kader PDI Perjuangan harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Para anggota legislatif harus bisa mengajak rakyatnya di daerah masing-masing membangun teknologi yang dapat meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan sebagainya. Dengan demikian, kemajuan daerah masing-masing akan bisa tercapai. "Kader PDI Perjuangan hari ini harus melek teknologi. Kembangkan seluruh kemampuan sejak awal," katanya.
Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara mengatakan tugas sebagai anggota legislatif merupakan sebuah kehormatan dari partai yang tetap harus dijalankan secara maksimal.
Dia mengatakan anggota legislatif dari PDIP juga harus menjalankan amanat yang tertuang dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai untuk membangun Indonesia, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah masing-masing.
"Membangun Indonesia hanya bisa kalau legislatif berjuang sepenuhnya untuk rakyat dengan segenap cinta kepada bangsa, bukan keluarga dan tim sukses," kata dia dalam sambutannya.
Bimbingan teknis itu dihadiri ribuan kader PDIP dari unsur pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, antara lain Sulsel, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantam Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggata Timur.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi. Dalam sambutannya, Teguh berpesan supaya pemerintah daerah tidak banyak membuat peraturan daerah, terlebih yang memberatkan masyarakat. Dia mengatakan perda harus mempermudah izin usaha, investasi, yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat.
"Anggota legislatif dari PDI Perjuangan di seluruh Indonesia harus membangun kesadaran bahwa kepercayaan yang telah diberikan rakyat itu mengandung tanggung jawab terhadap masa depan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemimpin diantara bangsa-bangsa dunia," kata Hasto.
Hal itu diungkap Hasto saat memberikan pengarahan dalam "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan" di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12).
Hasto meminta para legislator PDIP tidak hanya memperkuat tiga fungsi kedewanan, tetapi juga kesadaran membangun masa depan dan bangsa ini. "Anda punya tanggung jawab masing-masing untuk membawa kemajuan bagi daerah, dan bangsa" jelasnya.
Hasto mengatakan membangun partai dengan dasar ideologi jauh lebih penting dan berat. Menurut dia, ini bukanlah tugas ringan terlebih di tengah ancaman terhadap ideologi Pancasila.
Karena itu, dia meminta kadernya di mana pun untuk memperkuat ideologi, serta kesadaran sebagai petugas partai yang memiliki tanggung jawab membangun masa depan.
"Dengan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada partai menjadi pemenang pemilu dua kali berturut-turut dan diamanatkan Kongres V PDIP untuk hattrick kemenangan pada 2024, bukan tugas ringan. Terlebih ancaman terhadap ideologi Pancasila yang luar biasa besarnya," katanya.
Ia menegaskan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan, maka kader PDI Perjuangan harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Para anggota legislatif harus bisa mengajak rakyatnya di daerah masing-masing membangun teknologi yang dapat meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan sebagainya. Dengan demikian, kemajuan daerah masing-masing akan bisa tercapai. "Kader PDI Perjuangan hari ini harus melek teknologi. Kembangkan seluruh kemampuan sejak awal," katanya.
Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara mengatakan tugas sebagai anggota legislatif merupakan sebuah kehormatan dari partai yang tetap harus dijalankan secara maksimal.
Dia mengatakan anggota legislatif dari PDIP juga harus menjalankan amanat yang tertuang dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai untuk membangun Indonesia, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah masing-masing.
"Membangun Indonesia hanya bisa kalau legislatif berjuang sepenuhnya untuk rakyat dengan segenap cinta kepada bangsa, bukan keluarga dan tim sukses," kata dia dalam sambutannya.
Bimbingan teknis itu dihadiri ribuan kader PDIP dari unsur pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, antara lain Sulsel, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantam Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggata Timur.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi. Dalam sambutannya, Teguh berpesan supaya pemerintah daerah tidak banyak membuat peraturan daerah, terlebih yang memberatkan masyarakat. Dia mengatakan perda harus mempermudah izin usaha, investasi, yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat.