"Muhammadiyah meminta kepada pemerintah agar Kementerian Koperasi dan UKM dijadikan salah satu kementerian yang diarusutamakan karena mengingat arti pentingnya dalam memperkuat UMKM yang jumlahnya 99,99 persen dari unit usaha yang ada di negeri ini," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Menurutnya, salah satu permasalahan besar yang akan dihadapi bangsa ini ke depan adalah tingkat pengangguran yang tinggi karena banyak usaha dalam negeri yang akan gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan barang-barang impor sehingga berpotensi munculnya PHK di mana-mana.
Untuk menghadapi dan mengatasi hal demikian, lanjutnya, maka pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih memberikan arus pengutamaan terhadap UMKM dan bukan kepada usaha-usaha besar karena kontribusi UMKM dalam menciptakan dan mengadakan lapangan kerja jauh lebih banyak.
"Untuk itu, peninjauan terhadap regulasi yang tidak berpihak kepada UMKM sangat perlu dilakukan, karena dengan demikian lah UMKM bisa menggeliat dan UMKM sebagai lembaga ekonomi yang paling banyak memerlukan tenaga kerja bisa hidup dan berkembang, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat bisa meningkat," katanya.
Ia mengingatkan hal itu jelas penting dan berarti bagi terciptanya kehidupan perekonomian nasional yang lebih baik, apalagi agama juga mengajarkan agar harta itu jangan berputar di segelintir orang.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin mengatakan UMKM di kawasan pedesaan, perlu mengejar ketertinggalan baik dalam bidang produk maupun daya saing global dengan menggunakan e-commerce secara intensif.
"Rangsang UMKM dan usaha-usaha rintisan di desa agar dapat mengejar ketertinggalan mereka dengan e-commerce," katanya.
Menurut dia , salah satu cara guna menggairahkan UMKM dengan e-commerce adalah memperbaiki pemahaman mereka terhadap pengaplikasian teknologi digital.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu masih mengamati bahwa sumber daya manusia di Nusantara masih belum merata terkait kemampuan berdagang via teknologi digital.
"Terutama pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan. Padahal kita ketahui mereka sebenarnya memiliki produk-produk unggulan," katanya.
Untuk itu, tekad Indonesia untuk menjadi perekonomian digital terbesar pada tahun 2020 mendatang juga harus disertai dengan penerapan nyata dalam rangka menciptakan individu yang mandiri dan unggul di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. (AK)
