“Untuk tahun 2019 ini kan tinggal 2 bulan, jadi kita harap untuk seluruh kementerian/lembaga, terutama mereka yang menghadapi kementerian yang baru, mungkin untuk bisa betul-betul melihat agar momentum dari keseluruhan pelaksanaan APBN 2019 tetap bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani menjawab wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, dilansir dari laman setkab, Kamis (24/10).
Menkeu mengingatkan, untuk 2019 karena pelaksanaan sampai dengan pertengahan atau akhir minggu ketiga Desember, maka waktunya tinggal sedikit. Para menteri, mungkin terutama yang mengubah nomenklaturnya perubahan K/L, menurut Menkeu, harus segera diselesaikan masalah transisinya. Sehingga tidak terjadi delay atau perlambatan di dalam penggunaan anggarannya.
Untuk tahun 2020, menurut Menkeu, rencananya akan ada penyampaian dokumen anggaran, juga masih belum menggunakan kementerian/lembaga yang baru, karena undang-undang APBN-nya didetapkan pada saat masih menggunakan kabinet yang lama.
“Oleh karena itu, adanya perubahan ini juga perlu diselesaikan dalam waktu 2 minggu ini, sehingga pada tanggal 15 November nanti Bapak Presiden sudah bisa menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga mengenai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya mereka dan pelaksanaan untuk perkembangannya,” jelas Menkeu.
Namun Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, untuk beberapa kementerian yang perubahannya cukup besar, mungkin mereka juga harus bicara dengan dewan DPR lagi karena di dalam menetapkan bagaimana perubahan itu akan dilakukan.
Mengenai kemungkinan perubahan APBN 2020, Sri Mulyani langsung menukas, “Enggak ada. Kita belum mulai kok diubah.”
Mengenai DIPA sisa tahun ini, Menkeu mengaku akan diubah. Karena itu, agar , DIPA-nya bisa difinalkan diharapkan untuk para menteri kalau mereka sudah melihat dan mempelajarinya, dalam waktu 3 minggu ini mereka sudah bisa membahas internal mereka sendiri, kemudian mereka menyampaikan kepada dewan dan kemudian menetapkan di dalam anggaran DIPA-nya sebelum penyelesaian pada tanggal 15 November. “Mungkin itu,” tegas Sri Mulyani.
Terkait penggunaan anggaran itu, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan penekanan Presiden adalah kepada koordinasi. Karena itu, peran menteri Koordinator (Menko) menjadi sangat penting.
“Saya ingin menyampaikan beberapa kementerian, menko-menko itu membawahi berbagai kementerian, seperti Menko PMK ada 22 kementerian/lembaga yang dikoordinasikan. Jadi walaupun anggaran Menkonya kecil tapi jumlah anggaran di kementerian lembaga yang dialokasikan tahun 2020 Rp288 triliun, plus yang merupakan transfer ke daerah Rp241 triliun, plus PMN-nya Rp29 triliun. Ini yang ada di dalam koordinasi Menko PMK, termasuk pendidikan, kesehatan kemudian sosial, desa dan yang lain-lain,” kata Menkeu.
Kemudian Menko Perekonomian, menurut Menkeu, Airlangga Hartarto isudah punya pengalaman di bidang industri. Oleh karena itu sekarang di dalam kemenko menjadi lebih mudah untuk transisinya dan memiliki kerja sama yang lebih baik dan cepat.
“Dengan kami sangat baik. Jadi saya tentu sangat mendukung Pak Menko Perekonomian untuk bisa mengkoordinasi dengan pengalaman beliau untuk jauh lebih efektif dan jauh lebih cepat,” terang Sri Mulyani seraya menambahkan, jumlah K/L yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian ada 21, dengan anggaran Rp32 triliun, plus Dana Desa Rp28,9 triliun dan dari sisi PMN adalah Rp48,4 triliun.
“Ini kita harapkan untuk bisa memperkuat industri yang tadi disampaikan Bapak Presiden dari sisi produktivitas pangan, sektoral, dan industri, dan untuk competitiveness kita,” tegas Menkeu.
Untuk Menko Maritim dan Investasi, menurut Menkeu, walaupun jumlahnya kecil, jumlahnya hanya 7 termasuk investasi yang baru, dan jumlah yang dikoordinasi anggarannya Rp65 triliun. Namun di Kementerian Maritim dan Investasi ini mereka menggunakan insentif hingga mencapai Rp62,7 triliun plus Rp27 triliun. “Jadi sebetulnya mereka lebih kepada insentif yang diberikan dalam bentuk tax expenditure, bukan dalam bentuk APBN yang mereka belanjakan,” terang Menkeu.
Kemudian untuk Pak Mahfud, Menko Polhukam, menurut Menkeu, mengkoordinasi anggaran 297 triliun, dimana Kementerian Pertahanan yang paling besar Rp131 triliun, naik sangat besar dan Kepolisian.
“Itu di dalam rangka untuk meningkatkan tukinnya yang kemarin disampaikan Bapak Presiden pada hari TNI, alutsista, persiapan untuk menjaga Pilkada tahun depan dan juga untuk meningkatkan pertahanan keamanan di Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan, bahwa pengelolaan APBN 2019 ini mendapatkan tekanan dari penerimaan yang sangat besar, terutama berasal dari kondisi ekonomi.
Ia menyebutkan, pelaku-pelaku ekonomi kita terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan, pertambangan menurun cukup drastis. Karena itu, menurut Menkeu, pihaknya melihat bahwa defisit kemungkinan akan melebar.
“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan untuk pelebaran defisit ini dan di dalam pembiayaannya mungkin tidak terlalu besar tapi kita akan tetap kondisikan dengan kombinasi domestik dan internasional. Saat ini secara internasional, suku bunga sangat rendah, jadi ini akan memberikan opportunity kepada kita mencari pembiayaan yang paling baik bagi kita. Nanti kita akan lihat,” terang Menkeu.
Namun Menkeu tidak menyebut secara pasti berapa besaran pelebaran defisit anggaran itu. “Nanti,” pungkasnya. (BSI)
