"Di DPR RI misalnya, fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen tetap akan berjalan. Karena anggota DPR RI harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat, bukan sekadar menjadi tukang stempel. Kebijakan pemerintah yang baik tentu akan didukung, yang belum baik diperbaiki dan disempurnakan. Sedangkan di MPR RI, tugas untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 juga tetap berjalan dengan mengedepankan partisipasi rakyat seluasnya," ujar Bamsoet saat menghadiri Saresehan dan Tasyakuran Ketua MPR RI di DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Semarang, Kamis (24/10/19).
Turut hadir antara lain Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Wisnu Suhardono beserta pengurus DPD I Partai Golkar lainnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar Nusron Wahid, Bendahara Umum Partai Golkar Robert Kardinal, Anggota DPR RI Darul Siska, 35 Pimpinan DPD II Partai Golkar Jawa Tengah serta para fungsionaris Golkar lainnya.
Kepala Badan Negara FKPPI ini menjelaskan, saresehan dan tasyakuran dimaksudkan untuk doa bersama sekaligus mensyukuri kepercayaan rakyat terhadap Partai Golkar. Berkat dukungan rakyat, kader Partai Golkar yakni Bambang Soesatyo dari Dapil Jawa Tengah VII dipercaya menjadi Ketua MPR RI. Serta tiga orang menjadi menteri, yakni Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, dan Zainudn Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
"Tasyakuran ini juga sekaligus sebagai ucapan rasa syukur pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan dengan lancar dan khidmat. Satu tugas MPR RI melantik presiden dan wakil presiden purna sudah dilaksanakan dengan lancar. Kedepan masih banyak tugas penting MPR lainnya yang harus diselesaikan. Saya mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar tugas-tugas MPR RI bisa diselesaikan dengan baik dan sempurna," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, salah satu tugas MPR RI ke depan yang harus mendapat perhatian serius adalah rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 terkait amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dipastikan amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak akan menjadi bola liar. Karena, amandemen hanya akan menyentuh bidang ekonomi dan pembangunan saja.
"Saat ini MPR RI tengah membuka aspirasi dan masukan dari semua pihak terkait dengan usulan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Saya akan mendatangi seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI. Jawa Tengah merupakan kunjungan resmi pertama saya sebagai Ketua MPR RI, karena daerah pemilihan (Dapil) saya berada di Jawa Tengah VII, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen," tutur Bamsoet.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II Nusron Wahid, mengapresiasi keberhasilan Bamsoet memecahkan mitos Ketua DPR RI gagal terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Bahkan, Bamsoet bisa membuktikan diri dipilih menjadi Ketua MPR RI, usai menjabat Ketua DPR RI.
"Mas Bamsoet ini manusia yang sangat istimewa. Untuk pertama kalinya di Indonesia, seorang Ketua DPR RI usai menjabat bisa langsung dipercaya menjadi Ketua MPR RI. Ini jelas sangat luar biasa. Karir politinya dimulai dari bawah, dari mulai menjadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI, dan kini Ketua MPR RI. Entah besok akan menjadi Ketua apalagi," tutur Nusron.
Lebih jauh Nusron menjelaskan, posisi Bamsoet sebagai Ketua MPR RI sejajar dengan presiden, sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, patut dibanggakan. Posisi dan tanggungjawab tersebut lebih tinggi dibanding jabatan menteri.
"Kita harus bangga ada anggota DPR RI Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah posisinya sama dengan Presiden. Kita doakan bersama kiprah Mas Bamsoet sebagai Ketua MPR akan membawa Indonesia dan Partai Golkar lebih maju lagi," pungkas Nusron. (BS)
