BernasIndonesia.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi soal Ijtima’ ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Menurut Ngabalin, institusi ulama adalah representasi para nabi. Karenanya, ulama tidak boleh dibawa dlm politik praktis.
“Al ‘ulama warosatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Ingat baik-baik, saya ingin mengatakan bahwa ulama itu tempat para umaro bertanya, semua orang bertanya, maka jangan dibawa-bawa untuk kepentingan politik praktis,” kata Ngabalin saat menghadiri diskusi politik bertajuk ‘Kenapa Harus Jokowi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (28/7/2018).
Ngabalin menjelaskan, Ijtima itu adalah mengumpulkan semua komponen umat, seluruh komponen organisasi untuk berbicara tentang masa depan bangsa dan negara. Dia mengingatkan, ketika politik identitas itu muncul, kemudian membicarakan tentang kepentingan politik praktis, maka itu akan bisa mencabik-cabik seluruh kepentingan keumatan.
“Saya selaku ketua umum Badan Koordinasi Mubaligh seluruh Indonesia ingin menyatakan, biarlah ulama itu berdiri di atas seluruh kepentingan umat. Sehingga hasil dari Ijtima’ ulama itu akan memberikan manfaat bagi masa depan bangsa dan negara dengan mempersiapkan pemimpin yang amanah, jujur, tidak berkhianat, bukan pemimpin yang pandai berbicara tapi tak bisa mengimplementasikan seluruh gagasan-gagasannya kepada kepentingan bangsa dan negara, itu aja,” bebernya.
Lebih jauh dia mengingatkan, bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang menjadi kaya karena punya beragam adat etnis yang luar biasa. Punya suku bangsa yang berbeda-beda. Terpenting lagi, lanjut dia, Indonesia bukan hanya ada agama Islam. Tetapi ada Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.
“Menurut saya, sebagai kelompok mayoritas yang banyak, sebagai orang Islam harus bisa memberikan suasana yang teduh, suasana yang cinta damai terhadap semua, kebersamaan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, lain dari itu tidak ada,” tandasnya. (sy)
Menurut Ngabalin, institusi ulama adalah representasi para nabi. Karenanya, ulama tidak boleh dibawa dlm politik praktis.
“Al ‘ulama warosatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Ingat baik-baik, saya ingin mengatakan bahwa ulama itu tempat para umaro bertanya, semua orang bertanya, maka jangan dibawa-bawa untuk kepentingan politik praktis,” kata Ngabalin saat menghadiri diskusi politik bertajuk ‘Kenapa Harus Jokowi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (28/7/2018).
Ngabalin menjelaskan, Ijtima itu adalah mengumpulkan semua komponen umat, seluruh komponen organisasi untuk berbicara tentang masa depan bangsa dan negara. Dia mengingatkan, ketika politik identitas itu muncul, kemudian membicarakan tentang kepentingan politik praktis, maka itu akan bisa mencabik-cabik seluruh kepentingan keumatan.
“Saya selaku ketua umum Badan Koordinasi Mubaligh seluruh Indonesia ingin menyatakan, biarlah ulama itu berdiri di atas seluruh kepentingan umat. Sehingga hasil dari Ijtima’ ulama itu akan memberikan manfaat bagi masa depan bangsa dan negara dengan mempersiapkan pemimpin yang amanah, jujur, tidak berkhianat, bukan pemimpin yang pandai berbicara tapi tak bisa mengimplementasikan seluruh gagasan-gagasannya kepada kepentingan bangsa dan negara, itu aja,” bebernya.
Lebih jauh dia mengingatkan, bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang menjadi kaya karena punya beragam adat etnis yang luar biasa. Punya suku bangsa yang berbeda-beda. Terpenting lagi, lanjut dia, Indonesia bukan hanya ada agama Islam. Tetapi ada Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.
“Menurut saya, sebagai kelompok mayoritas yang banyak, sebagai orang Islam harus bisa memberikan suasana yang teduh, suasana yang cinta damai terhadap semua, kebersamaan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, lain dari itu tidak ada,” tandasnya. (sy)