Gema Kosgoro Anggap Gaji BPIP Kekecilan

| Rabu, 30 Mei 2018 | 17.02 WIB

Bagikan:

BernasIndonesia.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi menganggap hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kekecilan.

"Apabila melihat tugasnya yang berat maka hak keuangan itu kekecilan,” kata Untung di Jakarta pada Rabu (30/5/2018).

Menurut Untung, publik boleh-boleh saja mengkritisi besaran hak keuangan BPIP yang telah ditetapkan dalam Perpres yang diteken Jokowi itu. 

“Ini negara demokratis. Publik boleh saja mengkritisi. Namun kita juga harus fair. BPIP itu tugasnya berat. Dan kita mengharapkan BPIP dapat bekerja profesional. Tentunya agar fokus bekerja maka mesti diberikan hak keuangan yang memadai,” tukasnya.

Makanya Untung berharap publik tidak perlu menghakimi karena BPIP hingga kini belum bekerja maksimal karena memang belum digaji. 

“Nanti saja kita lihat kinerjanya, apakah  BPIP memang layak menerima hak keuangan sebesar itu atau tidak,” pungkas Untung.

Kalau ternyata kinerjanya buruk, Untung yakin nama-nama besar yang berada di BPIP akan mengundurkan diri dengan sendirinya.

Apabila mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pasal 3 bahwa BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. 

“Tugas tersebut berat dan tidak semua orang memiliki kualifikasi hingga sudah sewajarnya diberikan hak keuangan yang memadai,” kata Untung. (HM)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI