BernasIndonesia.com - Larangan menempatkan tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dalam alat peraga kampanye masih terus menjadi pembahasan di kalangan elite politik. PDIP terusik, sebaliknya Partai Demokrat merasa tak ada masalah.
“Memang, selama ini kan ada sejumlah parpol yang memasang foto tokoh nasional, seperti Presiden Ke-1 RI Soekarno, Presiden Soeharto, Pak BJ Habibie sampai Jenderal Besar Soedirman. KPU kan melarang itu, tapi bagi kita tak ada masalah. Kita juga memasang foto Pak SBY yang notabene Presiden Ke-6 RI,” ujar Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat, IAbdullah Rasyid, ME, saat dihubungi wartawan, Kamis (1/3/2018)
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) ini menegaskan pemasangan foto Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Partai Demokrat tidak menabrak larangan KPU. Sebab, tokoh dimaksud merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Seperti diberitakan sejumlah media sebelumnya, dalam kegiatan sosialisasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018), Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menegaskan larangan pemasangan tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dalam alat peraga kampanye.
“Itu tak diperkenankan ada dalam alat peraga kampanye. Bukan tidak suka. Bukan pengurus parpol sehingga tak boleh dalam alat peraga kampanye,” kata Wahyu Setiawan.
Kepada kalangan media, Ketua DPP PDIP Andreas Pareira menyebut aturan itu terlalu berlebihan. “Menurut saya sebenarnya terlalu berlebihan, tidak harus mengatur sampai sedetail itu. Kecuali kalau tokoh atau simbol itu dilarang, merupakan orang terlarang, partai terlarang, simbol terlarang, tidak boleh dipajang. Oke itu diatur,” kata Andreas di Gedung DPR, sehari setelah larangan tersebut disampaikan KPU.
Andreas mengatakan, tak hanya partainya yang merasa terusik dengan aturan KPU tersebut. Menurut dia, peraturan itu juga tak bisa diterima oleh kelompok lain yang mengagumi Soekarno.
Diketahui, selama ini PDIP memang kerap memasang wajah Presiden Soekarno dalam alat peraga kampanye, selain foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden Ke-5 RI. Bagi Andreas, hal itu terjadi karena Soekarno punya nilai historis dengan partai yang dinaunginya.
Partai Demokrat sendiri, belakangan juga kerap memajang foto putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal ini selentingan sempat menjadi bahan kritik sejumlah kalangan. Mengenai hal ini, Rasyid mengaku sudah berkonsultasi dengan Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Rasyid, pemasangan foto AHY semestinya tidak dipersoalkan lantaran suami dari Annisa Pohan itu saat ini menjabat Komandan Satuan Bersama (Kogasma) DPP Partai Demokrat untuk pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pengukuhan AHY pada jabatan itu didasari SK DPP Partai Demokrat.
“Artinya, Mas Agus adalah pengurus atau fungsionaris partai. Dan, fotonya boleh dipajang pada alat peraga kampanye,” pungkas mantan KPU Jambi ini.
